Indikator Makro Ekonomi Kota Santri Terus Membaik

Bupati pekalongan serahkan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan

KAJEN - Alat Pelindung Diri (APD) dan hand sanitizer bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Pekalongan sangat minim,hal itu disampaikan Bupati Pekalongan,KH.Asip Kholbihi dalam sambutan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Kabupaten Pekalongan,digedung DPRD setempat,Jum'at (20/03/2020).

"Kita sudah mengajukan Alat pelindung Diri (ADP) kepada Gubernur dan Presiden semoga segera dapat kiriman, hand sanitizer juga kurang banyak silahkan yang punya bisa bekerjasama dengan kita agar bisa dibagikan ke masyarakat,semprotan disinfektan juga masih kurang,"ungkapnya.

Dalam laporannya Bupati menyebutkan,indikator makro ekonomi di Kabupaten Pekalongan terus membaik,diantaranya tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2019 naik pada angka 5,85 dibandingkan tahun 2018 di angka 5,76, dan di tahun 2016 di angka 5,19. 

"Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan saat ini di atas Provinsi Jawa Tengah dan nasional, bahkan di atas Kota Pekalongan. Laju inflasi di tahun 2018 sebesar 3,08 persen turun menjadi 2,80 persen di tahun 2019. PDRB perkapita pada tahun 2018 sebesar Rp 23.880.000, naik menjadi Rp 25.461.423 di tahun 2019,"ujarnya.

Indikator lainnya, persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 10,06 persen turun menjadi 9,71 persen di tahun 2019. 

"Kita dulu mengawali kerja pada tahun 2016 dengan angka kemiskinan di angka 12,90, sekarang sudah single digit 7,91, dan target di tahun 2020 di angka 8,67. Mudah-mudahan di tahun 2021 bisa 7,10. Ini RPJMD kita," ungkap Bupati. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 naik menjadi 69,71, dibandingkan IPM tahun 2018 di angka 68,97. 

Ditengah isu corona,peserta yang hadir dalam penyerahan LKPJ tersebut dibatasi

"IPM Kabupaten Pekalongan akan terus diseriusi agar meningkat lagi. Di awal memasuki pemerintahan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016, IPM Kabupaten Pekalongan adalah 67,71, dan pada tahun 2019 ini sudah 69,71. Ditargetkan, di tahun 2020 bisa menjadi 70,31 dan tahun 2021 di angka 71,73 atau sama dengan provinsi."

Kemudian,angka harapan lama sekolah naik dari 12,17 persen di tahun 2018 menjadi 12,40 di tahun 2019. Indikator angka rata-rata lama sekolah juga tercapai. Yakni, 6,74 di tahun 2018 naik menjadi 6,88 di tahun 2019. Angka harapan hidup juga naik menjadi 73,57 di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 angka harapan hidup di angka 73,53. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,41 di tahun 2018 menjadi 4,43 di tahun 2019. 

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,Hj.Hindun mengatakan,penyampaian LKPJ Bupati sesuai peraturan harus diserahkan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD.

"Alhamdulillah pelaksanaanya berjalan lancar dan tertib,meskipun dalam kondisi kita harus membatasi dari kerumunan,karena ada surat edaran dari peresiden,gubernur untuk membatasi kegiatan yang bersifat publik tapi kita tetap melaksanakan rapat LKPJ ini dengan dibatasi (jumlah peserta),nanti sebagai bentuk rekomendasi akan kita sampaikan catatan rekomendasi dari DPRD kabupaten pekalongan,"pungkasnya.(Ros-Nk)