BEM UIN Gus Dur Sampaikan 10 Tuntutan ke DPRD Pekalongan, Ketua DPRD dan Wakil Bupati Janji Kawal Aspirasi

KFM PEKALONGAN, KAJEN – Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Gus Dur Pekalongan kembali mewarnai gedung baru DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (03/09/2025). Dengan kawalan ketat aparat TNI-Polri, para mahasiswa menggelar orasi di depan gedung sebelum akhirnya diterima langsung oleh jajaran pejabat daerah.

Mahasiswa membawa 10 tuntutan, terdiri dari tiga isu nasional dan tujuh isu lokal. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, Muhammad Arif Faturachim, menegaskan bahwa aspirasi mereka mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, menolak kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, serta mendorong transparansi keuangan daerah.

Baca juga: Bukan Provokator, Remaja Kedungwuni Serahkan Hasil Jarahan ke Polisi, Kapolres Beri Kejutan

“Iya, tuntutan kami ada soal UU Perampasan Aset yang mandek tiga periode, soal kenaikan tunjangan DPR yang tidak berpihak pada rakyat, hingga evaluasi transparansi keuangan di tingkat lokal. Semua ini akan terus kami kawal. Jika dalam tenggat 7x24 jam tidak ada kejelasan, akan ada aksi lanjutan dengan massa lebih besar,” tegas Arif.

Audiensi diterima langsung oleh Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, Sekda, Ketua DPRD Abdul Munir bersama para wakil, Kapolres, serta Dandim 0710/Pekalongan. Ketua DPRD Abdul Munir memastikan aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Tadi sudah dibacakan 10 tuntutan, 3 ke pusat, 7 ke daerah. Yang sifatnya nasional akan kami kirim ke DPR RI segera, paling lambat Senin depan. Sementara tuntutan daerah akan kami dalami dalam rapat-rapat DPRD bersama eksekutif,” jelas Abdul Munir.

Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Pekalongan tidak pernah menaikkan tunjangan sebagaimana yang ramai dipersoalkan. 

Baca juga: Bupati Fadia Dukung Komunitas Pastriad, Hibahkan Rp150 Juta untuk Masjid Al-Amin Windurojo

“Tunjangan DPRD Kabupaten Pekalongan masih utuh, tidak pernah naik. Jadi kalau yang naik itu DPR RI, bukan kami,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan mahasiswa. 

“Prinsipnya, Bupati, saya, Sekda, dan seluruh jajaran sangat akomodatif terhadap aspirasi mahasiswa. Apa yang menjadi evaluasi hari ini pasti kami tindaklanjuti, terutama dalam pengelolaan APBD dan peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” katanya.

Dengan komitmen bersama DPRD dan Pemkab, Sukirman berharap sinergi dengan mahasiswa dapat menjadi kontrol sosial yang konstruktif demi kepentingan masyarakat Kabupaten Pekalongan.