Sekda Pekalongan Pastikan Simpanan Nasabah BPR-BKK Aman, Imbau Warga Tidak Panik

KFM PEKALONGAN, KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) di tengah dinamika penarikan dana yang marak terjadi belakangan ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, memastikan bahwa simpanan seluruh nasabah tetap aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Harapan kami tentu tidak usah panik. Simpanan tabungan, apapun namanya, itu sudah dijamin oleh LPS sesuai dengan regulasi yang ada,” tegas Yulian Akbar Rabu, (10/09/2025).

Menurutnya, BPR-BKK Kabupaten Pekalongan merupakan aset penting milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Saat ini, pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal serta Aparat Penegak Hukum (APH) terus berkoordinasi untuk mencari solusi terkait persoalan kredit macet yang mencapai Rp150 miliar.

“Kami tidak tinggal diam. Kami bersama provinsi, OJK, dan APH sedang mencarikan solusinya. Sampai hari ini tidak ditemukan kredit fiktif, macet iya. Tapi mekanismenya sudah berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Yulian menambahkan, meski terjadi rush, pihaknya memastikan penarikan dana tetap dilayani karena itu adalah hak nasabah. Ia juga menyebut per Agustus 2025, BPR-BKK masih mencatatkan laba sekitar Rp5 miliar.

“BPR-BKK ini aset daerah, eman-eman kalau sampai hilang. Kami berkewajiban memperbaiki kinerja sekaligus membangun kembali trust masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, seorang nasabah yang sehari-hari berprofesi sebagai pengusaha ayam potong mengaku menarik seluruh simpanannya untuk berjaga-jaga.

“Saya mau ambil semua simpanan. Kalau kondisinya sudah normal lagi, saya siap menabung di sini lagi,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap langkah konsolidasi dengan BPR-BKK se-Jawa Tengah serta audit independen yang tengah berlangsung dapat mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat.