Disorot Publik Soal Rumor Kursi Wabup Pekalongan, Pimpinan DPRD dan Parpol Buka Suara Pasca Pertemuan Tertutup

KFM PEKALONGAN, KAJEN — Pertemuan tertutup antara pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dengan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) di Sulung Resto, Kecamatan Kajen, Sabtu (26/9/2026) malam, mendadak jadi perbincangan hangat. Langkah para elite politik yang hanya melibatkan parpol pemilik kursi di parlemen tersebut memicu beragam spekulasi publik, terutama dikaitkan dengan rumor pengisian posisi Wakil Bupati Pekalongan pascanonaktifnya Bupati Fadia Arafiq.

Menanggapi gejolak isu yang beredar, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, memberikan klarifikasi tegas sesaat setelah keluar dari ruang pertemuan. Ia membantah bahwasanya forum tersebut menjadi ajang pembahasan kandidat Wabup.

"Tidak. DPRD kan tidak membahas itu (kandidat Wabup). Itu kan urusan partai koalisi," tegas Munir.

Baca juga: Kondisi Memprihatinkan, Gedung DPRD Kab Pekalongan Mulai Dibongkar, Pembangunan Baru Ditunda hingga 2028

Munir menjelaskan bahwa agenda tersebut murni silaturahmi untuk mempertajam fungsi pengawasan dan pengawalan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

"Hanya silaturahmi, kangen-kangenan. Hasilnya, ya kami sepakat untuk meningkatkan peran DPRD," ucapnya.

Nada serupa disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan, Riswadi. Pihaknya menepis anggapan adanya kompromi atau kesepakatan politik tertentu yang dibuat di balik pintu tertutup tersebut.

Baca juga: Pacu Ketahanan Pangan Daerah, Kabupaten Pekalongan Kebut Target Gerakan Tanam PM AAS 2.612 Hektare

"Apanya yang di-deal? Tidak ada. Hanya pertemuan biasa membahas berkaitan dengan fungsi DPRD agar lebih dipercaya masyarakat," ujar Riswadi.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, menilai pertemuan tersebut sebagai momentum introspeksi lembaga legislatif pasca-kontestasi politik. Para pimpinan parpol dipandang perlu memberikan pandangan konstruktif untuk penguatan peran DPRD.

"Ya, sekaligus bertemu kembali setelah kemarin baru kontestasi (Pilkada). Kami yang juga pernah berkecimpung di DPRD, dimintai masukan," jelas Asip.

Dalam agenda strategis ini, pimpinan Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan tampak absen. Munir mengonfirmasi bahwa ketidakhadiran jajaran Gerindra disebabkan adanya agenda internal partai yang bersamaan di tingkat provinsi.