Pemkab Pekalongan Bagi-bagi Bansos Transportasi

Bupati Fadia Arafiq

KFM PEKALONGAN, KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali membagikan bantuan sosial bagi sektor transportasi yang terkena dampak kenaikan BBM. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan kepada mereka yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat. 

Hadir langsung ditengah-tengah penerima BLT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq memastikan pembagian BLT BBM berjalan dengan baik. Bantuan dibagikan dengan baik, tertib, dan langsung diterima oleh penerimanya.

Baca Juga :

" Saya memastikan bahwa hari ini BLT tertib, baik, diterima dengan cash (tunai), jelas Bupati Fadia usai memantau pembagian BLT BBM di Kantor Dinsos Kabupaten Pekalongan, Selasa (13/12/2022).

Ia mengatakan, sasaran BLT BBM kali ini adalah mereka yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM, yakni sektor transportasi khususnya ojek online. Utamanya adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan apapun. Meski belum banyak namun setidaknya bisa membantu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

Baca Juga :

"Sasarannya itu adalah sektor transportasi yang benar-benar sangat terkena dampak karena kenaikan BBM," kata Bupati Fadia.

Fadia berharap, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah bisa membantu kebutuhan sehari-hari dan digunakan sesuai peruntukanya. 

"Jangan sampai udah kita kasih bantuan tunai kadang-kadang buat beli HP atau apa tidak dipakai sesuai fungsinya," ucapnya.

Ditambahkan, di Tahun 2022 ini, data kemiskinan di Kabupaten Pekalongan turun menjadi 450 ribu atau satu persen. Sekarang menjadi sembilan persen. Meski masih sedikit namun menjadi kebahagian tersendiri bagi Pemkab Pekalongan.

Baca Juga :

"Alhamdulillah Tahun 2022 ini terakhir kita turun kurang lebih 450.000, turun 1%," imbuhnya. 

Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pekalongan, Yudi Himawan megatakan, target sasaran BLT BBM kali ini adalah sektor transportasi. Sektor transportasi adalah sektor yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Kemudian desa-desa yang masuk dalam laboratorium kemiskinan.

"Ada 8 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Masing-masing desa itu 30 orang," katanya.

Yudi berharap masyarakat yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat bisa mendapatkan BLT BBM.

Tidak ada komentar

Tanggapan Anda Tentang Berita Ini ?

Diberdayakan oleh Blogger.