Ogah Punya Gedung Baru Jika Rakyat Susah Berobat, DPRD Pekalongan Siap 'Buang' Anggaran Mewah Demi UHC

KFM PEKALONGAN, KAJEN – Sebuah langkah mengejutkan diambil oleh jajaran legislatif Kabupaten Pekalongan. Di tengah maraknya pembangunan fasilitas instansi, DPRD Kabupaten Pekalongan justru melontarkan pernyataan berani: mereka rela membatalkan pembangunan gedung kantor sendiri demi memastikan warga bisa kembali berobat gratis.

Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan warga terkait penonaktifan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Nasional yang membuat masyarakat kecil kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Golkar, Ruben R. Prabu Faza, mengungkapkan bahwa jeritan masyarakat yang kepesertaan UHC-nya dinonaktifkan sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Meskipun ada klasifikasi mandiri, fakta di lapangan menunjukkan banyak warga yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan akses.

Baca juga: Bupati Fadia Resmikan Rawat Inap Puskesmas Talun, Targetkan Warga Tak Perlu Lagi Jauh ke Rumah Sakit

“Penonaktifan ini memang sudah ada aturannya, ada klasifikasinya. Tapi faktanya di lapangan, masih banyak masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan, namun kepesertaannya sudah tidak aktif,” tegas Ruben.

Tak sekadar bicara, DPRD Kabupaten Pekalongan menawarkan solusi yang tergolong "nekat" namun pro-rakyat. Mereka siap mengalihkan dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan gedung DPRD demi menambal kekurangan anggaran kesehatan.

“Salah satu opsi yang paling memungkinkan dan mendesak adalah pengalihan anggaran pembangunan gedung DPRD. Kalau itu menjadi kesepakatan bersama demi masyarakat, kami siap mengalokasikannya untuk pemenuhan anggaran UHC,” ujar Ruben dengan lantang.

Baca juga: Anggaran Kesehatan "Hanya" 73 Persen, Dinkes Pekalongan Ungkap Biang Keladi KIS Tak Aktif di RSUD Kraton

Ia menambahkan bahwa secara personal maupun kelembagaan, para wakil rakyat ini sudah membulatkan tekad untuk mendahulukan nyawa masyarakat dibanding kenyamanan fasilitas kerja.

“Kalau untuk masyarakat, kami sangat siap. Insya Allah kawan-kawan dewan juga sepakat,” tambahnya.

Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Daerah. DPRD berharap eksekutif segera mengambil langkah nyata agar layanan UHC kembali berjalan optimal. Bagi DPRD, membiarkan warga menanggung biaya pengobatan sendiri di tengah kondisi sulit adalah hal yang harus segera diakhiri.

Dengan komitmen "ikhlas lahir batin" kehilangan gedung baru, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap akses layanan kesehatan maksimal bisa kembali dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.