Biaya Pakan Mencekik dan Harga Telur Anjlok, Peternak Pekalongan Turun ke Jalan Tuntut Solusi Konkret

KFM PEKALONGAN, KAJEN – Jeritan peternak ayam petelur rakyat di Kabupaten Pekalongan kian melengking akibat tertekan tingginya biaya produksi dan anjloknya harga jual di pasaran. Menanggapi kondisi kritis tersebut, Aliansi Peternak Ayam Kabupaten Pekalongan menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pekalongan pada Senin (10/8/2026).

Selain membawa poster berisi deretan tuntutan, aksi yang berlangsung tertib ini juga diwarnai aksi bagi-bagi ayam gratis kepada warga di kawasan Alun-Alun Kajen usai jajaran perwakilan diterima oleh Pemkab dan DPRD Pekalongan.

Perwakilan Peternak Ayam Kabupaten Pekalongan, Kusbudiyanto, menegaskan bahwa aksi ini membawa jeritan yang dirasakan oleh peternak di seluruh Indonesia. Tuntutan utama mereka adalah perpanjangan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung serta penambahan kuota penerima.

"Ini tuntutan peternak se-Indonesia. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kami meminta SPHP jagung ditambah dan diperpanjang sampai enam bulan," tegas Kusbudiyanto.

Selain meminta bantuan intervensi penurunan harga pakan dan dorongan kenaikan harga telur, peternak mendesak pemerintah menegakkan aturan perlindungan budidaya peternak rakyat mandiri dari ekspansi peternakan skala besar. Mereka juga menyoroti pentingnya keterlibatan peternak lokal secara langsung dalam menyuplai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa perantara suplier besar.

"SPPG itu suplai dari peternak langsung, jangan melalui supliyer bos besar. Kalau melalui supliyer besar akan terjadi monopoli dan goncangannya cukup besar. Oleh karena itu, kami serahkan kepada Pemkab karena ini berkaitan dengan hajat hidup keluarga peternak," lanjutnya.

Merespon desakan tersebut, Asisten II Pemkab Pekalongan, Anis Rosidi, mengonfirmasi telah menampung lima poin aspirasi utama para peternak terkait tingginya biaya produksi pakan dan harga jual yang merugi.

"Mereka menghendaki ada upaya-upaya dari pemerintah. Aspirasi sudah disampaikan kepada pemerintah dan memang yang menjadi kewenangan kami akan kami tindaklanjuti," terang Anis.

Anis menjelaskan, untuk tuntutan seperti pembatasan impor pakan berada di luar kewenangan daerah. Namun untuk level lokal, Kabupaten Pekalongan relatif aman dari dominasi industri raksasa.

"Alhamdulillah peternak di Kabupaten Pekalongan tidak ada yang berskala besar, semua berskala kecil atau rakyat," tuturnya.

Sebagai solusi jangka pendek yang konkret, Pemkab Pekalongan akan mempertemukan peternak lokal langsung dengan sekitar 98 SPPG di wilayah Pekalongan guna memotong rantai distribusi.

"Kurang lebih ada 98 SPPG yang kemarin baru saja diterima Pak Plt untuk menyerap bahan baku dari supplier lokal. Ini gayung bersambut, karena teman-teman peternak juga ingin menjadi supplier langsung untuk bahan telur," jelas Anis.

"Harapannya serapan telur itu akan mengangkat harga di tingkat bawah. Teman-teman juga menghendaki agar SPPG mengambil langsung dari peternak, dan akan kami pertemukan bersama," tambahnya, sembari mengingatkan peternak agar tetap menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan daya saing harga.

Dukungan penuh juga mengalir dari lembaga legislatif. Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Ridhowi, yang juga memiliki latar belakang sebagai peternak, mengaku sangat memahami kepedihan yang dirasakan para peternak lokal.

"Saya sebenarnya memahami keluhan para peternak, karena saya juga peternak. Jadi ketika harga ayam sekitar Rp 22.000, kalau kemudian diambil oleh pihak tertentu, itu justru semakin menambah kerugian bagi peternak," kata Ridhowi.

Ia memastikan DPRD siap memfasilitasi dan mengawal proses mediasi antara peternak dan pihak SPPG agar rantai penyerapan hasil panen berjalan adil.

"Saya selaku dewan DPRD Kabupaten Pekalongan siap mengawal. Kami juga siap memfasilitasi audiensi dengan SPPG. Nanti tinggal layangkan surat, akan kami sampaikan kepada Pak Ketua agar bisa dijembatani,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ridhowi mendorong agar segera dibentuk wadah resmi berupa paguyuban SPPG di Kabupaten Pekalongan untuk mempermudah jalur komunikasi antar-pemangku kepentingan.

"Kalau sudah terbentuk paguyuban, kita akan lebih mudah berkomunikasi. Nantinya peternak akan kita pertemukan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pembeli, sehingga kebutuhan dan penyerapan produk lokal bisa dikomunikasikan bersama," pungkasnya