Gelar Operasi Aman Desa, Pemkab dan Polres Pekalongan Bersatu Tabuh Genderang Lawan Politik Uang di Pilkades 2026

KFM PEKALONGAN, KAJEN – Menyambut gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang dijadwalkan pada pertengahan November mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama jajaran kepolisian resmi mengambil langkah tegas. Tidak hanya memperketat pengamanan teknis di lapangan, Pemkab Pekalongan juga secara terbuka menyatakan perang terhadap praktik politik uang (money politics) demi mewujudkan demokrasi desa yang bersih dan berintegritas. Hal tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, usai menghadiri Apel Gelar Pasukan "Operasi Aman Desa" di Jalan Mandurorejo, Kajen, Senin (19/10/2026) pagi.

Sukirman mengapresiasi langkah strategis Polres Pekalongan yang memetakan kerawanan sejak dini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lintas instansi.

“Tentu saja Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengapresiasi langkah Pak Kapolres beserta seluruh jajaran yang telah menggelar Apel Gelar Pasukan Aman Desa Tahun 2026, dalam rangka untuk mitigasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2026 yang insya Allah akan digelar pertengahan November nanti. Ini langkah yang saya kira cukup strategis, apalagi melibatkan seluruh stakeholder, seluruh kesatuan, yang artinya kemudian melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga di desa kita,” ujar Sukirman.

Baca juga: Cegah Kenakalan Remaja, Plt Bupati Sukirman Ajak Gen Z Tebar Kebaikan di Jumbara PMR XII

Lebih lanjut, Sukirman menekankan pentingnya melahirkan sosok pemimpin desa yang benar-benar berkualitas melalui proses politik yang sehat.

“Kita ingin Pemilihan Kepala Desa ini berlangsung dengan baik dan aman. Yang tidak kalah penting adalah menghasilkan pimpinan atau Kepala Desa yang memang layak mendapatkan amanah untuk membangun dan menyejahterakan desanya bersama Pemkab Pekalongan,” tambahnya.

Guna mengantisipasi kecurangan dan gesekan, Pemkab Pekalongan bersama kepolisian telah memetakan kesiapan anggaran, kepanitiaan, hingga jajaran tokoh masyarakat. Langkah konkret anti-politik uang pun disiapkan melalui sosialisasi intensif dan deklarasi damai bagi seluruh calon kades.

“Kami bersama Pak Kapolres sudah mapping kesiapan di masing-masing panitia dan terus kita cek. Kesiapan anggaran sudah disiapkan. Melalui aparat kecamatan, kepanitiaan tingkat desa, hingga tokoh-tokoh masyarakat, upaya konsolidasi terus kita jalankan,” jelas Sukirman.

“Kampanye atau sosialisasi anti-money politic terus kita lakukan. Nantinya juga akan ada kesepakatan atau deklarasi damai bersama seluruh calon Kepala Desa. Ini adalah komitmen bersama dalam membangun demokrasi yang sehat,” tegasnya.

Baca juga: Bikin Bising Malam Minggu di Kajen, 13 Motor Knalpot Brong Dijaring Satlantas Polres Pekalongan

Menanggapi potensi kerawanan di lapangan, Sukirman meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan prosesnya kepada jalur musyawarah.

“Semua jajaran pengamanan sudah punya mapping yang jelas, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Ini bagian dari langkah antisipasi kita. Namun, bilamana nantinya tetap muncul gesekan di lapangan, kita akan mengedepankan solusi dan kebijakan melalui jalan musyawarah,” ucap Plt. Bupati Pekalongan.

Sementara itu, Kapolres Pekalongan, AKBP Zamrul Aini, membeberkan bahwa dari total 34 desa penyelenggara Pilkades di Kabupaten Pekalongan, sebanyak 28 desa berada di bawah wilayah hukum Polres Pekalongan, sementara 6 desa lainnya masuk wilayah hukum Polres Pekalongan Kota.

“Total DPT di wilayah Kabupaten Pekalongan sebanyak 88.738 pemilih. Khusus di wilayah hukum Polres Pekalongan terdapat 68.082 pemilih, dengan rincian 43.412 laki-laki dan 33.670 perempuan,” ujar AKBP Zamrul Aini.

Terkait jadwal dan tahapan, pencoblosan akan berlangsung pada 18 November 2026, dilanjutkan penetapan calon terpilih pada 19 November 2026, serta pelantikan dan serah terima jabatan pada 28 Desember 2026.

Untuk menjaga kondusivitas, sebanyak 350 personel kepolisian dikerahkan dengan dukungan penuh dari TNI (Kodim), Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Linmas. Fokus pengamanan akan tertuju pada potensi ketidaknetralan penyelenggara, politik uang, akurasi DPT, keamanan logistik, sengketa hasil, hingga persaingan di wilayah yang diikuti calon petahana (incumbent).

“Kami menekankan kepada seluruh anggota untuk melakukan deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta tindakan mitigasi yang cepat dan tepat. Seluruh petugas di lapangan wajib bekerja secara profesional, humanis, dan menjunjung tinggi slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” tegas Kapolres.

Di akhir arahannya, Kapolres mengajak seluruh warga untuk bijak dan tidak mudah terprovokasi.

“Kami tidak bisa bekerja maksimal tanpa peran serta masyarakat. Jika ada permasalahan, serahkan dan selesaikan melalui mekanisme hukum serta petugas yang berwenang. Mari kita bersama-sama menurunkan tensi politik demi terciptanya Pilkades yang aman, damai, dan melahirkan pemimpin desa yang berlegitimasi,” pungkasnya.