Kota Santri Masuk Kategori Rawan Tinggi IKP Pemilu 2020

KAJEN - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 menyebutkan Kabupaten Pekalongan masuk kategori rawan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020.

Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, tingkat kerawanan Pilkada 2020 meningkat disebabkan pengaruh wabah covid-19. KPU sempat menetapkan beberapa tahapannya diundur akibat pandemi covid-19, dan pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Dalam IKP termutakhir ini, Bawaslu memotret potensi kerawanan Pilkada 2020 dari empat dimensi,yakni konteks sosial, konteks politik, konteks dukungan infrastruktur dan yang terakhir adalah konteks pandemi. 

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Ulil Albab,mengatakan IKP yg diluncurkan pada akhir bulan Juni kemarin, menempatkan Kabupaten Pekalongan pada kategori terindikasi rawan tinggi untuk konteks sosial. Sementara untuk konteks yang lain, tidak masuk dalam kategori rawan tinggi.

Dalam konteks sosial, Bawaslu menjadikan dimensi gangguan keamanan sebagai parameter, dengan sub dimensi terkait bencana alam dan bencana sosial, serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

"IKP ini bertujuan untuk melakukan pemetaan dan sebagai deteksi dini atas kemungkinan munculnya potensi-potensi gangguan dalam pelaksanaan Pilkada 2020,"ungkapnya.

Ulil menjelaskan bahwa setiap gangguan yang muncul, dapat berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran.

"Untuk Kabupaten Pekalongan bagian utara, beberapa desa yang ada di kecamatan Tirto, Wonokerto, Wiradesa serta Siwalan berpotensi rob. Sementara untuk bagian selatan, beberapa kecamatan di daerah atas juga rawan terjadi longsor. Jadi, untuk pelaksanaan pemungutan suara yg akan dilaksanakan pada bulan Desember yang sudah masuk musim penghujan, perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pilkada 2020, sehingga langkah-langkah antisipasi perlu dipersiapkan", terangnya.

Menurutnya, pengalaman Pilkada Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 lalu juga menjadi perhatian Bawaslu karena turut menaikkan indikasi kerawanan dalam IKP ini. Kontestasi yang cukup ketat pada waktu itu, menimbulkan beberapa gesekan di lapangan, bahkan sempat terjadi ketegangan terhadap penyelenggara pemilu.

Sementara itu,Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Ahmad Dzul Fahmi, mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada 2020. Pendidikan politik untuk seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu kunci, agar Pilkada 2020 ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai.

"Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada 2020 dengan menjadi pengawas partisipatif. Dengan memaksimalkan upaya pencegahan agar potensi pelanggaran dapat ditekan, mari kita kawal dan awasi bersama agenda besar ini, sehingga semua tahapan-tahapannya dapat berjalan dengan baik dan sukses tanpa ekses", tegasnya.

Ditambahkan,Bawaslu juga berencana melakukan pemetaan IKP lanjutan dengan menitik utamakan konteks kontestasi, pada bulan September, serta konteks partisipasi pada bulan November mendatang.(*)