Beda Sikap Sukirman Soal "Pertemuan Rahasia" Elite Parpol dan DPRD di Kajen, Tak Diundang, Tapi Tetap Santai

KFM PEKALONGAN, KAJEN - Pertemuan tertutup antara Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dengan sejumlah elit partai politik di sebuah restoran Jalan Teuku Umar, Kajen, Sabtu (26/9/2026), mendadak jadi buah bibir masyarakat. Di tengah derasnya spekulasi publik, mulai dari deal-deal politik hingga isu pengusulan calon Wakil Bupati, Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman justru meresponsnya dengan amat santai.

Meski tidak hadir maupun diundang dalam forum tersebut, Sukirman menegaskan bahwa berkumpulnya para pimpinan parpol merupakan dinamika politik yang lumrah dan wajar dalam iklim demokratisasi.

“Ya, sebenarnya kalau pembinaan partai politik itu memang menjadi ranah tugas dari kepala daerah. Komunikasi dengan partai politik juga menjadi ranah tugas dari kepala daerah,” ujar Sukirman usai pelantikan JPT, Senin (28/9/2026) siang.

“Tetapi kalau sifatnya partai politik silaturahim semacam itu saya kira juga tidak menjadi persoalan, wajar-wajar saja dan biasa dalam proses demokratisasi,” lanjutnya.

Sukirman mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia dapat, ada dua pembahasan utama dalam pertemuan informal tersebut. Pertama, soal upaya penertiban internal atau peningkatan kedisiplinan para anggota dewan. Kedua, pembahasan mengenai agenda-agenda strategis daerah.

Baca juga: Plt Bupati Pekalongan Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama, Satu Posisi Masih Tunggu Mendagri

“Pertama yang saya tahu adalah soal menertibkan anggota DPRD, ini menurut mereka ya. Yang kedua, pasti kemudian membahas agenda-agenda penting tentang pembangunan dan seterusnya,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai desas-desus bahwa pertemuan itu menjadi ajang 'pembahasan rahasia' untuk mengusulkan nama calon Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman menepis anggapan tersebut. Menurutnya, spekulasi itu terlalu jauh dan Pemkab Pekalongan tetap berpatokan pada koridor aturan yang ada.

“Enggak, itu masih jauh saya kira ya. Ee... kita menghormati hukum dan menghormati konstitusi,” tegas Sukirman.

Menanggapi ketidakhadirannya di lokasi, Sukirman tidak menganggapnya sebagai masalah. Ia justru memandang positif komunikasi lintas partai yang terus terjalin di Kabupaten Pekalongan.

“Saya kira nggak menjadi problem, toh apa namanya itu menjadi bagian yang positif saja saya kira partai politik berkumpul,” ucapnya.

"Tapi kita anggap itu sebagai bagian demokratisasi, nggak menjadi problem," imbuhnya.

Nada santai Sukirman sejalan dengan klarifikasi para pimpinan parpol dan DPRD yang hadir dalam pertemuan di Jalan Teuku Umar tersebut. Mereka kompak membantah tuduhan adanya kesepakatan politik tertentu.

Baca juga: Disorot Publik Soal Rumor Kursi Wabup Pekalongan, Pimpinan DPRD dan Parpol Buka Suara Pasca Pertemuan Tertutup

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, mengarahkan bahwa agenda tersebut murni forum tidak resmi untuk menjaga keakraban antar pimpinan.

“Acaranya silaturahmi kangen-kangenan, sudah lama nggak ketemu,” kata Munir.

Munir menegaskan DPRD tidak memiliki wewenang untuk membahas kandidat kursi Wakil Bupati. 

“Enggak, enggak, enggak, enggak. DPR kan tidak membahas itu, itu urusan partai koalisi,” tegasnya.

Penegasan serupa datang dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan, Riswadi, yang menyebut forum santai tersebut sebagai langkah “silaturahim gaya baru” tanpa ada kompromi politik (deal) di dalamnya. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, menilai pertemuan tersebut menjadi ajang introspeksi bersama pasca-kontestasi politik.

Meski digelar di luar ranah resmi pemerintahan, para elite politik Pekalongan ini menekankan pentingnya menjaga kran komunikasi antar pimpinan demi kondusivitas daerah.